JAKARTA, iNewsSukabumi.id —Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kuota solar dan pertalite diperkirakan akan habis di bulan Oktober 2022. Hal itu, terjadi seiring pemulihan ekonomi yang menguat dan mobilitas masyarakat yang meningkat.
"Proyeksi konsumsi Solar sebesar 17,44 juta KL atau sudah 115 persen dari kuota, dan proyeksi konsumsi Pertalite 29,07 juta KL atau 126 persen dari kuota. Yang jadi masalah, semua subsidi Rp502,4 triliun itu akan habis di bulan Oktober," kata Menkeu Sri Muyani, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat(26/8/2022).
Sri Mulyani menyampaikan tren harga minyak dunia terus melonjak naik. Outlook perkiraan harga internasional (Brent) oleh EIA diproyeksikan sepanjang tahun ini harga minyak di 104,8 dolar AS per barel dan berdasarkan forecast consensus, harga minyak ada di 105 dolar AS per barel.
Dia mencontohkan, di kondisi saat ini harga Solar dijual ke masyarakat hanya Rp5.150 per liter, sebesar 37 persen dari harga keekonomiannya yang berada di Rp13.950 per liter, artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi 63 persen dari harga keekonomian atau riil.
"Untuk Pertalite juga sama, harga di masyarakat itu Rp7.650 per liter, kalau sekarang ICP di 105 dolar AS dan kurs nilai tukar Rupiahnya di Rp14.700 per dolar AS, maka harga Pertalite harusnya di Rp14.450 per liter, artinya harga Pertalite sekarang ini adalah 53 persen rakyat yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalite setiap liternya mendapatkan subsidi Rp6.800," kata Sri Muyani.
Pertamax yang harganya sekarang di Rp12.500 per liter, harusnya harga keekonomiannya di Rp17.300 per liter. Bahkan, sebut dia, Pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil bagus dan pemiliknya mampu, setiap liternya mereka mendapatkan subsidi Rp4.800.
LPG yang sekarang harga jual per kg adalah Rp4.250, dengan harga dan kurs sekarang, harusnya harganya Rp18.500 per kg. "Ini berarti setiap kg LPG konsumen mendapatkan subsidi Rp14.230. Jadi tiap masyarakat beli LPG 3 kg, kita bayangkan maka mereka mendapatkan Rp42 ribu lebih subsidi," ungkap Sri Mulyani.
Editor : Eka L. Prasetya
Artikel Terkait
