BANDUNG, iNews.id —DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar) angkat bicara terkait wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar pada awal September 2022.
Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dinilai sangat membebani rakyat. Kang Haru, sapaan akrab Ketua DPW PKS Jabar, meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah sebaiknya berpihak kepada rakyat daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Rencana kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang, karena sangat membebani rakyat," kata Haru Suandharu, Selasa (30/8/2022).
Kang Haru menyatakan, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi rakyat saat ini yang masih terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun.
"Saya melihat pemerintah sebaiknya melihat kondisi riil rakyat saat ini. Tunda rencana ini (kenaikan BBM bersubsidi). Bahkan, seperti pembangunan IKN, kereta cepat (ditunda). Silakan saja (dilanjutkan pembangunan IKN dan kereta cepat) jika kondisi ekonomi membaik," ujar Kang Haru yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar tersebut.
Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, dunia dalam resesi global. "Di tengah resesi global saat ini, kondisi negara belum tepat untuk membangun mega proyek yang digaungkan pemerintah," tutur Ketua DPW PKS Jabar.
Ibaratnya, kata Kang Haru, seperti rumah roboh yang menimpa rakyat. "Apa artinya monumen luar biasa tersebut, jika membebani rakyat. Ibarat sudah jatuh, tertimpa rumahnya yang roboh," ucap Kang Haru.
Editor : Eka L. Prasetya
Artikel Terkait
