LOMBOK TIMUR,iNewsSukabumi.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pengamanan Papua tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat, saat ini kondisi keamanan di Papua khususnya pegunungan masih sangat fluktuatif akibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Papua, itu kita sudah sebenarnya kan (pengamanan) Papua ini kita yang penting itu kan melindungi masyarakat dan tidak apa namanya itu melakukan hal-hal yang bisa dianggap ya kita itu melanggar HAM. Nah itu itu selama ini yang dilakukan,” tegas Wapres saat ditanya oleh awak media usai kunjungan kerjanya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/3/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan pemerintah mengupayakan agar Papua kondusif dengan pencegahan, penegakan hukum sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi masyarakat setempat. Harapannya, tidak ada lagi daerah rawan di Papua.
“Sifatnya lebih pada pencegahan, penegakan hukum karena itu kita memang kita mulai ingin melakukan suatu, itu jangan ada daerah yang rawan di sana itu, harus diamankan semuanya ya, jangan ada masyarakat yang meninggalkan ya tempat karena ketakutan, jadi jangan itu harus ada perlindungan,” kata Wapres.
“Penindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang merusak atau membuat apa namanya itu membuat rakyat ketakutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa penegakan hukum di Papua dilakukan dengan defensif aktif. “Oleh karena itu maka penegakan hukumnya akan lebih kita sebut sebagai apa itu defensif aktif, kita memang defensif tidak menyerang tetapi harus aktif ya, aktif itu artinya tidak boleh membiarkan itu terjadi.”
Wapres pun mengatakan akan menambah aparat keamanan organik. “Dan sesuai dengan rencana kita untuk melakukan adanya aparat-aparat keamanan yang organik melalui pembentukan Polda kemudian juga korem-korem Pandam-pandam dan semua akan kita lebih perkuat keamanan di Papua,” katanya.
“Tapi bukan Papua (keseluruhan) maksudnya itu Papua pegunungan ya karena di Papua itu aman-aman saja baik-baik saja nah ini Papua pegunungan sehingga tidak diasosiasikan di Papua terjadi kegawatan di satu provinsi saja dari 6 Provinsi Papua,” tandas Wapres.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
