Wadansatgas Pamtas RI-PNG Mayor Inf Zulfikar Rakita Dewa Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Unpad

BANDUNG, iNewsSukabumi.id - Mayor Inf Zulfikar Rakita Dewa, Wakil Komandan Satuan Tugas Penjaga Perbatasan Yonif 132/Bima Sakti berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Padjajaran, Senin (12/6/2023). Sidang Promosi Doktor Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dilaksanakan secara daring melalui Zoom.us. 

Zulfikar Rakita Dewa mahasiswa Program Doktoral Studi Ilmu Administrasi Peminatan Ilmu Pemerintahan, resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran setelah menyelesaikan sidang promosi dengan predikat pujian .

Baca Juga

Satgas Pamtas RI-PNG Berhasil Sentuh Hati Simpatisan TPN-OPM Serahkan 4 Pucuk Senjata dan Munisi

Promovendus, Zulfikar Rakita Dewa, lahir di Jakarta pada 21 Juli 1988. Dia merupakan anak dari aktor Deddy Mizwar dan R Giselawati Wiranegara. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 

Mayor Inf Zulfikar menikah dengan Nefita Nurrahmi Effendy dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Keira Khalissa Lashira Mizwar dan Keisha Syafira Kirei Mizwar. 

Dikutip dari PPS FISIP Unpad disertasi yang diujikan oleh Zulfikar Rakita Dewa berjudul "Tata Kelola Pemerintahan Dinamis Provinsi Jawa Barat Pasca Pemilihan Presiden Tahun 2019 dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat". 

Baca Juga

Patroli Malam Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132/BS Gagalkan Penyelundupan 8,25 Kg Ganja di Ban Dalam

Disertasi tersebut membahas Pemilu 2019 yang merupakan pemilu pertama yang memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Rakyat secara serentak. Pemilu ini dianggap kompleks dan berat karena melahirkan polarisasi politik dan tindak kekerasan serta intimidasi di masyarakat.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Meskipun Pemilu 2019 telah berakhir, polarisasi politik di masyarakat masih terus terjadi.

Perbedaan pilihan dan pandangan politik menyebabkan para pendukung cenderung melanggar aturan, yang jelas mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum. Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap berhasil meredam gejolak dan konflik di masyarakat. Namun, perbedaan pandangan dan afiliasi politik tidak berhenti setelah pemilu selesai dilaksanakan, tetapi terus terulang pada setiap Pemilu.

Baca Juga

Satgas Pamtas Yonif 132/BS dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Amunisi dari Perbatasan PNG

Sebagai penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memayomi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Meskipun telah ada peraturan daerah tersebut, dinilai bahwa peraturan tersebut kurang mampu secara tegas menangani gangguan ketertiban dan ancaman keamanan.

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan dinamis telah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada dimensi sosial masyarakat yang telah terpolarisasi akibat Pemilu dan terus berulang pada setiap Pemilu dengan isu dan kubu yang sama, terutama terkait isu-isu primordialisme. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teori mengenai pentingnya kepemimpinan dalam karakter para pemimpin di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai aktor utama maupun pendukung dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Jawa Barat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang sama mengenai tata kelola pemerintahan dinamis.

Sidang Promosi Doktor dipimpin Ketua Sidang, Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, dengan Sekretaris Sidang, Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata juga bertindak sebagai Ketua Promotor, dan anggota Tim Promotor termasuk Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, serta Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si. Selain itu, ada tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A., Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., dan Dr. Drs. Affan Sulaeman, M.A. Guru Besar Prof. Dr. Arry Bainus, M.A., hadir sebagai representasi.

Disertasi berjudul "TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS PROVINSI JAWA BARAT PASCA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMU DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI JAWA BARAT" telah berhasil lulus dengan predikat "Pujian". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian dipilih secara purposive.

Para informan dalam penelitian ini berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Kasatpol PP Jawa Barat M Ade Afriandi, dan Kakesbangpol Jawa Barat Iip Hidajat.  Dari instansi vertikal, informan yang diwawancarai adalah Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jawa Barat yang diwakili oleh Direktur Intelkam Kombes Pol Ruslan Ependi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana, Ketua MUI Jawa Barat KH Rachmat Syafe’i serta Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat.

Informan dari pakar studi keamanan adalah Prof. Dr. Arry Bainus, M.A., dan Prof. Muradi M.Si., M.Sc., Ph.D., yang memberikan pandangan dari sisi akademis dan kepakarannya. Sementara itu, tokoh masyarakat seperti Tjetje Hidajat Padmadinata sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat dan politisi senior, serta Acil Bimbo sebagai seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat Jawa Barat memberikan pandangan mereka terkait dinamika sosial politik di Jawa Barat dan perubahan dalam budaya.

Editor : Suriya Mohamad Said