SUMEDANG, iNewsSukabumi.id – Usulan pemekaran Provinsi Jawa Barat kembali mencuat dengan munculnya lima nama provinsi baru yang seluruhnya mengusung identitas Sunda. Meski didorong atas nama pemerataan pembangunan, wacana ini memunculkan perdebatan soal urgensi dan kesiapan fiskal.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 50 juta jiwa, Jawa Barat dinilai terlalu padat untuk dikelola sebagai satu provinsi. Pemekaran dianggap solusi untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi di Bandung.
Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah wacana ini realistis. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa setiap usulan pemekaran tetap harus melalui kajian mendalam, meskipun moratorium pembentukan daerah baru dibuka.
“Jadi, moratorium itu walaupun dibuka, tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja,” kata Bima Arya di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).
Ia menegaskan aspek fiskal dan kemandirian ekonomi menjadi syarat utama. Bahkan, banyak usulan sebelumnya gagal karena tak memenuhi kriteria administratif dan keuangan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
