PURWAKARTA, iNews.id — Anggota DPR Dedi Mulyadi mengkritik pemerintah yang sedang mencari tambahan pendapatan negara dengan memungut pajak hasil pertanian.
Kang Dedi menilai jika rencana penerapan pajak itu benar-benar dilaksanakan, hidup para petani akan semakin buntung alias sengsara. Diketahui, pemerintah memungut pajak dari penjualan padi, singkong, jagung, teh, kelapa, dan komoiditas pertanian lain. Peraturan pajak hasil pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2022.
Komoditas pertanian yang terkena pajak, yaitu, padi, jagung, kacang-kacangan (kacang tanah dan kacang hijau), umbi-umbian (ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, gembili, dan umbi lainnya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen final dari harga jual).
Kang Dedi mengatakan, pajak hasil pertanian itu dipastikan membebani kehidupan petani karena pendapatan mereka akan semakin menurun. Karena itu, Kang Dedi meminta pemerintah membatalkan penerapan pajak hasil pertanian tersebut.
“Saat ini, keuntungan petani dari panen padi, lalu jagung sebenarnya minim sekali. Bahkan, untuk harga jual singkong ada yang sampai Rp300 perak per kilo (kilogram/kg). Kalau untungnya minim, lalu dikenakan pajak, petani akan buntung (sengsara). Harusnya petani diproteksi agar mereka semangat dalam menekuni usahanya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini di Purwarkarta.
Pemerintah, ujar Kang Dedi, seharusnya melihat data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2016. Terdapat lima juta keluarga meinggalkan usaha pertanian. Kondisi itu, menunjukan usaha pertanian tidak banyak memberkan nilai tambah.
“Kalau sekarang kembali dipajak hasil pertaniannya, semakin tidak diminati usaha ini (pertanian). Malah ditinggalkan," ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini. Kang Dedi menuturkan, sektor pertanian ini sangat strategis dalam membangun ketahanan pangan bangsa. Para petani bekerja menyiapkan kebutuhan pangan jutaan orang. Jangan sampai, kondisi mereka diperlemah yang akan berimbas kepada ketahanan pangan bngsa pu lemah.
Petani, tutur Kang Dedi, harus dijaga, dilindungi, dan diperkuat agar mereka tetap semangat untuk berproduksi. Kalau, saat ini hasil usaha minim dipungut pajak, lalu mereka lari cari usaha lain. Kebutuhan pangan ini harus benar benar diproyeksikan mandiri dan diusahakan agar tidak semua bergantung impor.
Pertanian yang bisa dihasilkan di dalam negeri harusnya maksimalkan dengan pengembangan strategi pertanian yang tepat.
“Kadang pemerintah sendiri yang sisi perencanaanya dan pemetaan komoditas lemah. Makanya, harga komoditas pertanian, seperti sayuran mudah jatuh. Rentan terpuruk,” tutur Kang Dedi.
Kang Dedi berharap, pemerintah menunda atau membatalkan aturan pajak hasil pertanian agar penghaslan petani tidak terus tergerus.
“Saya ini keliling menemui petani padi, sayuran, Seperti petani padi di Karawang, saat panen sekaraang banyak kena hama. Haga sayuran bagus sebelum lebaran, kini jatuh lagi. Fluktuatif sekali,” ucapnya.
Editor : Eka L. Prasetya
Artikel Terkait
