Usulan Pemakzulan Gibran, Doli Golkar: Respons Sejumlah Legislator Positif

JAKARTA, iNewsSukabumi.id — Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan sejumlah legislator dari berbagai fraksi merespons positif wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Doli mengatakan, dirinya sejak awal mendorong DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyikapi persoalan tersebut, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di Paripurna DPR, Puan Maharani: Belum Lihat

"Itu yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman fraksi yang lain. Jadi kalau standing position saya, kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR, bukan hak fraksi. Menurutnya, sejumlah anggota parlemen dari berbagai fraksi telah memberikan respons positif terhadap wacana penggunaan hak tersebut.

"Ya nah, dari pembicaraan-pembicaraan yang saya dapat, walaupun kita tidak pernah bertemu secara resmi gitu ya, rasa-rasanya sih responsnya positif, ya," ucap Doli.

Meski demikian, Doli menegaskan pembicaraan mengenai penggunaan HMP masih berada pada tahap komunikasi awal. Dia belum bisa memastikan apakah persyaratan pengajuan hak tersebut telah terpenuhi.

"Itu kan baru komunikasi verbal, ya. Nah, nanti ada berapa memenuhi syarat atau tidak, semuanya kan kita lihat ada dokumennya. Saya kira dengan dokumen itu kita bisa mengatakan nanti bahwa ini sudah terpenuhi atau tidak," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Militan Gibran 08, Yogi Saputro, meminta masyarakat tidak mencampuradukkan putusan kasasi MA terkait dokumen pendidikan Gibran dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Yogi menegaskan, putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), merupakan persoalan administrasi negara.

Menurutnya, pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dokumen bisa ditarik, bahkan bisa dimusnahkan. Suara 96 juta rakyat tidak bisa ditarik dan tidak bisa dimusnahkan. Itu sebabnya konstitusi membuat pintu pemberhentian begitu berat, supaya jabatan tidak berpindah karena dokumen, melainkan karena kehendak rakyat yang disalurkan lewat prosedur," kata Yogi di Jakarta, dikutip Senin (2/11/2026).

Dia menyatakan tidak bermaksud membatasi ruang diskusi publik mengenai wacana pemakzulan Gibran. Namun, Yogi mengingatkan bahwa putusan peradilan tata usaha negara dan proses pemberhentian pejabat negara merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

"Saya tidak sedang meminta siapa pun berhenti berdiskusi. Wacana itu sah, dan konstitusi kita sendiri yang menyediakan pintunya melalui Pasal 7A dan 7B. Yang saya minta hanya satu, jangan mencampuradukkan putusan tata usaha negara dengan proses konstitusional. Keduanya berbeda forum, berbeda ukuran pembuktian, dan berbeda akibat hukum," ujarnya.

Editor: Suriya Mohamad Said