Perlinsos Digital Dipercepat, Dukcapil Perkuat Verifikasi NIK Penerima Bansos

JAKARTA, iNewsSukabumi.id -  Ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga keakuratan data penerima. Karena itu, pemerintah memperkuat pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik sebagai fondasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar bantuan lebih tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga

Cekatan! Platform Inovasi Baru Integrasi Layanan Kearsipan di Ditjen Bina Adwil

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech). Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif.

Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. NIK menjadi identitas tunggal untuk mengakses layanan pemerintah, sedangkan verifikasi biometrik memastikan identitas yang digunakan benar-benar sesuai dengan orang yang bersangkutan.

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujar Tito.

Dalam pelaksanaannya, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber informasi, termasuk kondisi sosial ekonomi dan kepemilikan aset. Hasil pencocokan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membantu pemerintah menilai kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan tunai, nontunai, maupun keduanya.

Editor: Suriya Mohamad Said