JAKARTA, iNews.id — Indonesia bergabung dalam Global Crisis Response Group (GCRG) dan dipercaya membantu mitigasi dan memberikan solusi atas dampak-dampak krisis global. Misalnya krisis pangan, energi, dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan krisis antara Ukraina dan Rusia.
Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewakili Presidensi G20 dipercaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal.
Peranan Indonesia dalam GCRG itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida S. Alisjahbana pada Rabu (22/6/2022).
Airlangga menjelaskan, pembahasan dalam forum Sherpa GCRG mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan isu finansial, yang sejalan dengan pembahasan dalam agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
Mengenai isu ketahanan pangan, Airlangga menyampaikan, Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, seperti pada tahun ini Indonesia memiliki surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton. Demikian pula halnya dengan ketahanan energi, komoditas batu bara Indonesia menjadi diminati dikarenakan tingginya harga minyak dan gas akibat konflik di Eropa Timur.
“Indonesia berperan dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Eropa Timur saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pemenuhan komoditas pangan dan energi, khususnya batu bara di kawasan,” kata Airlangga.
Terkait peran Indonesia di GCRG dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Airlangga berharap UNESCAP dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kajian terhadap fokus pembahasan GCRG (pangan, energi, dan finansial), kemudian kajian skema pembiayaan untuk pembangunan seperti melalui skema pembiayaan campuran/blended finance, dan dalam upaya transisi energi serta penanganan perubahan iklim.
“Untuk kajian tentang pangan, kami berharap hasil kajian itu akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pangan nasional,” ujarnya. Pemerintah telah menyelaraskan kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan seluruh 17 SDGs.
Tujuan SDGs tersebut juga dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga hingga Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Editor : Eka L. Prasetya
