JAKARTA, iNewsSukabumi.id —Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax sangat memberatkan kehidupan rakyat. Sebab, kenaikan tersebut akan disusul kenaikan berbagai harga kebutuhan bahan pokok atau pangan.
"Padahal kondisi saat ini, di mana harga minyak dunia sedang turun mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM," kata dia, Minggu (4/9/2022).
Kenaikan harga BBM subsidi menurut dia, dilakukan pada waktu yang tidak tepat, karena kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Dan masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut. Masyarakat Indonesia bak sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Akibat dari pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai, kini masyarakat harus dihadapkan pada berbagai kenaikan harga," tutur Achmad.
Lebih lanjut dia mengatakan, dampak kenaikan BBM ini, Indonesia terancam stagflasi. Karena kenaikan berbagai harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja bahkan terdapat potensi PHK besar-besaran karena pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM.
Apalagi, bantalan sosial yang digelontorkan sebesar Rp24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat resiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3 persen sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat.
"Ditambah lagi angka Rp24,17 triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM ini," ujarnya.
"Terkesan pemerintah tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, antara lain IKN dan Kereta Api Cepat. Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung resiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini," kata Achmad.
Editor : Eka L. Prasetya
Artikel Terkait
