"Donald Trump begitu diambil sumpah langsung mengumumkan paradigma pemerintahannya. Sementara di Indonesia, hingga saat ini kita belum mendapatkan gambaran yang jelas, ke mana arah pemerintahan ini akan dibawa," kata Rocky.
Salah satu contoh yang ia angkat adalah kasus pagar laut di Tangerang, yang menurutnya memperlihatkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.
"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," paparnya.
Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.
"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
