Komisi XI DPR RI dan BI Ajak Ratusan BUMDes di Sukabumi Permudah Sistem Pembayaran dengan QRIS

SUKABUMI, iNewsSukabumi.id - Anggota Komisi XI DPR-RI Heri Gunawan bersama Bank Indonesia, mengajak ratusan kepala desa (kades) di Sukabumi sebagai penanggungjawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggunakan digitalisasi sistem pembayaran dalam setiap transaksinya.

Transaksi e-commerce di Indonesia pada 2023, diprediksi akan mencapai Rp700 triliun. Untuk itu BUMDes di Sukabumi diharapkan untuk mengikuti perkembangan bisnis e-commerce tersebut dengan diimbangi dengan sistem digital dalam setiap transaksinya.

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Horison Hotel Sukabumi, Kamis (23/2/2023), legislator Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Heri Gunawan mengungkapkan potensi berkembangnya BUMDes di Sukabumi sangat besar sekali.

"Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa, terdiri dari 381 desa, setidaknya terdapat 381 BUMDes di Sukabumi yang berperan menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sukabumi," ujar Heri kepada iNews.id.

Lebih lanjut Heri mengatakan, BUMDes Sukabumi perlu mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, untuk mempermudah sistem pembayaran.

Berdasarkan data Bank Indonesia, lanjut Heri, jumlah pedagang (merchant) yang telah memakai QRIS mencapai 24 juta tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah pengguna lebih dari 28,75 juta.

"Peluang tersebut dapat dioptimalkan oleh BUMDes Sukabumi untuk memperoleh peningkatan pendapatan dari transaksi melalui QRIS. Selain itu, BUMDes dapat memanfaatkan ruang digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan ke provinsi lain termasuk pasar ekspor," ujar Heri.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ahris Sarwani mengatakan, saat ini Bank Indonesia sengaja bertemu dengan para kepala desa yang nantinya akan menjadi penanggungjawab BUMDes di seluruh desa di Jawa Barat, termasuk di Sukabumi. 

"FGD ini sebagai bentuk dari pemberdayaan ekonomi di daerah. Para kepala desa, tentunya akan menjadi pemilik, saya menyebutnya pemilik saham atau pemilik modalnya sebagai amanah. Karena memang, amanah jabatan kepala desa itu, adalah nanti salah satunya adalah mengelola dana desa," ujar Ahris.

Dan Dana desa yang produktif, lanjut Ahris, akan dijalankan kegiatan BUMDes untuk berbisnis, yang nantinya akan dimiliki oleh desa. Untuk itu, pada FGD ini Bank Indonesia telah menyampaikan agar bagaimana pengelolaan dana desa melalui BUMDes ini profesional, memberikan kemanfaatan yang lebih, dalam bentuk menyegerakan perekonomian di masing-masing desa. 

"Sehingga, keberadaan dana desa akan memberi kemanfaatan lebih. Karena akan menjadi sumber pertumbuhan, menjadi modal awal bagi desa untuk bisa menggerakan ekonomi daerahnya, masing-masing sesuai dengan potensinya," tandas Ahris.

Editor : Suriya Mohamad Said