DPR Minta Pemerintah Tidak Perlu Hiraukan Ancaman KKB Papua

JAKARTA, iNewsSukabumi.id - DPR menyarankan pemerintah tak perlu bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua, apalagi tuntutannya ingin diakui kemerdekaan Papua.

"Pemerintah tidak perlu bernegosiasi dg kelompok sparatis teroris atau KKB di Papua manapun, apalagi yang dituntut adalah pembicaraan kemerdekaan Papua," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi, Minggu (28/5/2023).

Hal ini disampaikan Arsul Sani terkait beredarnya video ancaman penembekan Captain Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Bagi Arsul, KKB Papua bukanlah representasi dari warga asli Papua. Pasalnya, ia meyakini anggota KKB merupakan kelompok bersenjata lokal di beberapa daerah, dan tak punya satu garis komando.

Wakil Ketua MPR ini justru mendukung pemerintah agar daoat menambah kekuatan TNI-Polri untuk membebaskan Captain Philips. Ia menyatakan, DPR RI siap untuk memberikan dukungan politik.

"Yang harus dilakukan Pemerintah adalah agar kekuatan Polri dan TNI digelar lebih masif dan ofefnsif untuk membebaskan sandera yang ada termsuk pilot Susi Air tersebut. Dan untuk ini DPR memberikan dukungan politik sepenuhnya," tandasnya.

Sebuah video penyanderaan yang dirilis oleh Kelompok Kriminak Bersenjata (KKB) Papua Barat pada Jumat (26/5/2023) memberikan pesan jika kelompok tersebut siap untuk membunuh pilot Susi Air Philip Mehrtens yang sudah disandera selama empat bulan

Mereka memgancam bakal menghabisi nyawa Captain Philip jika negara tak mengakui kemerdekaan Papua. "Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka mengatakan akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video yang dirilis oleh juru bicara grup Sebby Sambom.

Video penyanderaan itu menunjukkan Mehrtens memegang bendera Papua Barat dan dikelilingi oleh lebih dari dua lusin pejuang yang mengacungkan senapan mesin.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta