3.676 CPNS dan PPPK Dilantik di Lapangan Tegar Beriman, Bupati Rudy: Semangat Baru Bangun Daerah

CIBINONG, iNewsSukabumi.id-Sebanyak 3.676 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 resmi dilantik di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/4/2025).

Pelantikan ini merupakan gelombang pertama dalam proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.324 orang adalah PPPK dan 352 orang merupakan CPNS.

Baca Juga

Dilantik Gubernur Jabar, Iwan Setiawan Resmi Jadi Bupati Bogor 

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa kehadiran ribuan ASN baru ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

"Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik hari ini. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia," ujar Rudy dalam sambutannya.

Rudy juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan nama baik Kabupaten Bogor di pundak para ASN yang baru diangkat.

"Kami ucapkan selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian," ungkapnya.

 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai cepat dalam menyelesaikan proses administrasi kepegawaian.

"Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman," jelas Zudan.

Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan peningkatan kompetensi bagi ASN baru, mengingat besarnya tanggung jawab pelayanan publik di wilayah tersebut.

"Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal," tambahnya.

Zudan juga mengingatkan agar pelatihan manajemen risiko menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah.

"Jangan sampai ada risiko hukum, risiko operasional, atau bahkan defisit anggaran yang mengganggu reputasi pemerintah. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap bekerja dan diberikan kepastian hukum. Mereka akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memiliki peluang untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu di masa mendatang.

Tahap pelantikan berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketersediaan formasi yang telah ditetapkan.

Editor : Suriya Mohamad Said