Kader Minta DPP PPP Beri Sanksi Zainul, Dinilai Langgar AD/ART dan Cederai Marwah Partai di Malaysia

KUALA LUMPUR, iNewsSukabumi.id – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malaysia kian memanas. Sejumlah kader mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk memberikan sanksi tegas kepada Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia, Zainul Arifin, yang dinilai bertindak di luar kewenangan dan melanggar AD/ART partai.

Kader senior PPP Malaysia, Aswal Ludin Bin Arwah, menegaskan tindakan sepihak yang dilakukan Zainul bukan hanya pelanggaran aturan organisasi, tetapi juga mencederai proses islah yang telah ditegaskan oleh DPP PPP melalui SK Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tertanggal 6 Oktober 2025.

“Sudah jelas PPP dalam posisi islah dan satu komando. Tapi ada saja oknum yang masih berulah, bertindak di luar aturan, dan mempermalukan nama baik partai di hadapan kader serta simpatisan di Malaysia,” tegas Aswal kepada media, Selasa (11/11/2025).

Aswal menyebut Zainul ikut memperkeruh situasi internal partai dengan mengganti Ketua DPLN PPP Malaysia periode 2018–2023, Dato Mail Saleh, yang masih memiliki surat tugas resmi hingga 2026.
“Saat masa Suharso menjadi Ketum, Zainul dengan jelas menabrak AD/ART PPP hanya untuk kepentingan sesaat. Bagaimana bisa seorang kader seenaknya mengganti Ketua yang masih memiliki surat tugas resmi? Ini bentuk pembangkangan terhadap struktur dan aturan partai,” ujarnya.

Menurut Aswal, tindakan tersebut menunjukkan ketidakloyalan terhadap organisasi dan telah menimbulkan keresahan di kalangan kader serta simpatisan PPP di Malaysia.

“PPP bukan milik perorangan. Jangan jadikan partai sebagai kendaraan pribadi untuk kepentingan politik jangka pendek. Itu perilaku yang menggerus kepercayaan kader dan mencoreng marwah partai,” katanya.

Aswal pun mendesak agar DPP PPP tidak ragu memberikan sanksi tegas, mulai dari Surat Peringatan (SP) hingga pemecatan, bagi kader yang terbukti melanggar disiplin partai.

“PPP harus bersih dari perilaku manipulatif dan ego sektoral. Jika dibiarkan, publik akan menilai PPP kehilangan wibawa. DPP harus bertindak tegas dan jangan sampai organisasi ini dikendalikan oleh orang-orang yang justru melemahkan semangat perjuangan partai,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi internal PPP di Malaysia kini membutuhkan pembenahan serius agar partai kembali solid dan fokus memperkuat basis di kalangan diaspora Indonesia.

“Kami tidak ingin PPP di Malaysia hancur karena ulah segelintir orang yang haus posisi. DPP PPP harus hadir dan menegakkan disiplin partai,” pungkas Aswal.

Editor : Suriya Mohamad Said