Menkeu Purbaya Stop Tax Amnesty Jilid Baru, Fokus Jaga Iklim Investasi

JAKARTA, iNewsSukabumi.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan kebijakan perpajakan baru yang berpotensi mengganggu iklim usaha di Indonesia. Dia juga memastikan seluruh kebijakan pajak kini harus diumumkan melalui satu pintu resmi di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, setiap kebijakan baru wajib melewati kajian ketat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan kepada publik oleh Menteri Keuangan.

Baca Juga

Purbaya Klaim Defisit APBN Terkendali: Jangan Dibilang Pemerintah Ugal-ugalan!

“Pada prinsipnya, tidak ada kebijakan pajak yang dibuat untuk menghambat dunia usaha. Semua kebijakan baru hanya akan diumumkan Menkeu, bukan Dirjen Pajak, dan harus diperiksa DJSEF sebelum dipublikasikan,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu juga membatalkan rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sempat ingin memeriksa ulang wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II.

Purbaya memastikan peserta PPS yang telah mengikuti program tersebut tidak akan kembali dipersoalkan terkait kewajiban masa lalunya. Langkah itu dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tantang Dedi Mulyadi Soal Dana Rp4,17 Triliun: Periksa Aja Sendiri!

“Hal itu tidak akan dilakukan lagi. Saya akan menegur DJP agar tetap menjaga iklim usaha dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP tengah menyelesaikan pemeriksaan terhadap peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya mengungkapkan harta maupun belum memenuhi komitmen repatriasi aset.

“Kami juga menyelesaikan pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta PPS yang masih kurang mengungkap hartanya,” ujar Bimo.

Baca Juga

Blak-blakan! M Qodari Bandingkan Strategi 'Gas Ekonomi' Purbaya dan Maruarar

“Kami akan melihat kembali ketepatan janji repatriasi dan kemungkinan adanya kekurangan pengungkapan terkait PPS,” tambahnya.

Selain itu, Purbaya turut meluruskan berbagai isu mengenai rencana pajak baru yang sempat ramai diperbincangkan publik, mulai dari pajak jalan tol hingga pajak khusus orang kaya.

Ia menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menambah beban pajak baru dalam waktu dekat sebelum kondisi ekonomi dinilai benar-benar kuat.

Baca Juga

Pejabat Pajak Ortu Pelaku Penganiayaan Anak Pengurus GP Anshor Dicopot dari Jabatannya

“Banyak isu simpang siur soal pajak orang kaya, pajak jalan tol, dan lainnya. Saya langsung tanyakan ke Dirjen Pajak,” kata Purbaya menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat.

Editor: Suriya Mohamad Said