Dampak Wabah PMK, Peternak dan Pengusaha Daging Terancam Gulung Tikar

SURABAYA, iNews.id — Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia menilai dampak ekonomi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak makin nyata dan menghawatirkan. Saat ini banyak peternak, pengepul dan pengusaha ternak serta daging olahan resah, karena sektor usaha mereka praktis berhenti. 

Menurut Ketua Umum Aspednak Indonesia, Isa Anshori, kebijakan karantina kandang dan tertutupnya jalur distribusi ternak antar daerah/wilayah, menjadikan ketersediaan daging dan hewan ternak yang sehat terancam. 

"Pada gilirannya masyarakat kebingungan, menyebabkan daging dari pemotongan ternak suspect PMK berpotensi terus beredar di provinsi asal karena para peternak berusaha menyelamatkan masing-masing pendapatannya walaupun terjual murah dan jangka waktu yang cepat akan terus membuat dampak harga ternak dan daging semakin mahal," katanya, Senin (16/5/2022). 

Menurutnya, konsumen daging tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi hotel, restoran, rumah sakit serta pedagang makanan berbahan pokok daging juga terancam tidak bisa mendapatkan daging yang mereka butuhkan karena populasi ternak yang sehat semakin berkurang karena wabah PMK ini. 

Pihaknya menyatakan kondisi tersebut harus mendapat solusi sesegera mungkin. Karena jika berharap wabah PMK hilang, tentu butuh waktu yang tidak sebentar karena sangat berpotensi terus meluas beserta penyelesaiannya dengan jumlah ternak yang begitu banyaknya dinegeri ini. 

"Peternak yang terancam rugi besar, jagal dan pengusaha ternak juga begitu, karena kontrak-kontrak pembelian yang sudah terjadwal menjadi tidak jelas dan kerugian sudah di depan mata," tambahnya. 

Isa mengusulkan, kebijakan karantina dan pembatasan jalur distribusi daging dan hewan ternak harus dikaji ulang, tanpa mengurangi urgensi penanganan wabah PMK itu sendiri. Masih banyak provinsi di Indonesia yang surplus dan siap mendukung tersedianya suport ternak sehat dengan menyertakan hasil test kesehatannya seperti NTT, Bali dan provinsi lainnya. 

Mereka akan tetap menjaga perekonomian Indonesia, melanjutkan semangat kewirausahaan sekaligus menghindarkan masuknya varian virus-virus baru yang akan muncul akibat keputusan import ternak, manakala negeri ini sedang membutuhkan akibat terbatasnya suply ternak sehat. Tentunya dengan tetap menjaga disiplin bio security di provinsi asal ternak sehat. 

Komunikasi dan pemahaman yang sama tentang Kepmentan No 405/2022 diperlukan agar antar instansi dan lembaga terkait tidak mengambil kebijakan secara parsial. 

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Peternakan, Balai Karantina dan pihak terkait lainnya harus segera mengeluarkan kebijakan yang padu, agar kepentingan dan kebutuhan semua pihak bisa terpenuhi. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan daging dan hewan ternak yang sehat, aman dan harga yang terjangkau harus menjadi perhatian utama. Apalagi menghadapi Idul Adha dan Nataru nanti, pasti kebutuhan ternak kurban dan ternak sehat akan melonjak tentunya dengan segala konsekuensinya.

Editor : Eka L. Prasetya