SUKABUMI, iNewsSukabumi.id - Penerapan sistem zonasi PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan protes dari masyarakat karena diduga terdapat kecurangan dalam sistem tersebut.
Apriyandi (40), seorang warga asal Kampung/Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, mengungkapkan bahwa sistem zonasi PPDB memiliki indikasi kecurangan. Banyak calon siswa dari luar zonasi yang diterima di sekolah tersebut, meskipun ada beberapa siswa berprestasi dengan peringkat 10 besar, termasuk anak Apriyandi.
Apriyandi merasa ada kecurangan karena diduga penentuan titik koordinat wilayah Desa Cicadas melewati batas zonasi yang semestinya. Hal ini menjadi perhatian serius karena ada siswa dari luar wilayah yang diterima di SMAN 1 Cisolok, bahkan dari daerah Banten.
"Saya heran, banyak siswa dari SMPN 2 Cisolok yang tidak diterima, padahal jika dilihat dari zonasi seharusnya mereka termasuk wilayah kami. Tetapi malah banyak siswa dari Banten yang diterima," protesnya.
Apriyandi menjelaskan bahwa jarak tempat tinggalnya ke SMAN 1 Cisolok sekitar 7 kilometer. Namun, sekolah menyatakan bahwa Cicadas atau SMPN 2 Cisolok melebihi batas 7 kilometer. Sementara itu, siswa dari daerah Banten yang jaraknya hampir 25 kilometer banyak yang diterima di sekolah tersebut.
"Sekolah berdalih bahwa Cicadas atau SMPN 2 Cisolok berjarak lebih dari 7 kilometer, padahal faktanya tidak. Sedangkan dari Banten yang jaraknya hampir 25 kilometer, malah banyak yang diterima," tambahnya dengan kesal.
Untuk mencari solusi, Apriyandi mencoba mendaftarkan anaknya melalui jalur kolektif di SMAN 1 Cisolok. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan karena anaknya tidak diterima. Ia merasa bingung karena jalur kolektif seharusnya menjamin diterimanya calon siswa, namun kenyataannya tidak demikian.
"Anak saya sempat mendaftar di SMAN 1 Cisolok melalui jalur kolektif yang diatur oleh pihak sekolah. Seharusnya jalur kolektif ini dijamin diterima. Tapi malah anak saya tidak diterima. Padahal jalur kolektif ini sudah menjadi tradisi setiap tahun oleh pihak sekolah," ungkapnya.
Apriyandi berharap agar Dinas Pendidikan dapat melakukan perbaikan pada sistem zonasi PPDB. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan program Gubernur Jawa Barat, yang memberikan prioritas bagi penampungan siswa dari wilayah setempat.
"Menurut pengetahuan saya, program Pak Ridwan Kamil terkait zonasi adalah untuk memprioritaskan penampungan siswa kelulusan SMP yang ada di Kecamatan Cisolok. Namun, kenyataannya malah memprioritaskan calon siswa dari luar Sukabumi," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
