PPATK Sebut 176 Yayasan Sosial Diduga Bermasalah, Modusnya Mirip ACT Selewengkan Dana 

JAKARTA, iNews.id —Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyerahkan sebanyak 176 data badan amal atau yayasan sosial yang diduga bermasalah kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kantor Kemensos Jakarta, pada Kamis (4/8/2022). 

Baca Juga

Dana Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Diindikasikan Mengalir untuk Pemilu 2024, PPATK Koordinasi KPU

Lembaga filantropi tersebut diduga memiliki kegiatan mirip Aksi Cepat Tanggap (ACT).  "Kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa dan 176 tadi salah satu di antaranya yang kemungkinan kami sudah serahkan ke penegak hukum, yang kemungkinan akan bertambah lagi, yayasan-yayasan lainnya," kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8/2022).  

Ivan mengatakan, rata-rata modusnya menggunakan dana yang telah dihimpun dan tidak sesuai dengan semestinya. Bahkan ada yang masuk ke kantong pengurus lembaga filantropi. Diketahui ACT diduga menyelewengkan dana bantuan korban Lion Air.  

"Ada yang lari ke pengurus, ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus itu. Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Kemensos," ujarnya. 

Baca Juga

Masuk Laporan PPATK, 352 Pegawai Kementerian Keuangan Bakal Kena Hukum

Dengan demikian, atas arahan Mensos Risma, pihaknya akan segera memperdalam kasus tersebut dengan membentuk tim Satgas.   

"Langkah selanjutnya Ibu Mensos menawarkan pembentukan satgas. Jadi akan segera kita bentuk satgas bersama terkait bagaimana yayasan PUB bisa dikelola dengan benar, secara pruden, akuntabilitas," kata Ivan.  

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa tim satgas nantinya juga turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga diterima oleh penerima manfaat. Sebab Mensos pernah menemukan bansos sebesar Rp200.000 yang diberikan dalam bentuk sembako, namun saat dihitung nyatanya tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Editor : Eka L. Prasetya