DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo Ini Alasannya

PATI, iNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi menolak rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian terhadap Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (31/10/2025). Secara fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang seluruh anggotanya menyatakan setuju terhadap pemakzulan. Sementara fraksi lainnya menilai, Bupati Sudewo cukup diberikan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk ke depan.

“Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini telah mendapatkan atau menyetujui menyatakan pendapat anggota DPRD Kabupaten Pati berupa rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati untuk berikutnya,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat membacakan hasil keputusan rapat.

Dari 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju Bupati Sudewo dimakzulkan.

Sebelumnya, ribuan warga memadati kawasan depan Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengawal jalannya rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan tersebut.

Pantauan di lokasi menunjukkan, jalan di depan Gedung DPRD ditutup dan dipenuhi massa. Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat dengan memasang kawat berduri di sepanjang jalan depan gedung dan menempatkan personel di berbagai titik strategis.

Aksi massa diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan pembentangan spanduk berisi tuntutan. Dari atas mobil komando, orator menyuarakan aspirasi mereka menggunakan pengeras suara.

Rapat paripurna ini digelar usai Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD menuntaskan penyelidikan terhadap sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap bermasalah.

Untuk menjaga keamanan, sekitar 4.000 personel gabungan dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah diterjunkan. Akses menuju alun-alun dan kantor pemerintahan pun ditutup dan teralis besi dipasang di beberapa titik.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, menegaskan bahwa kedatangan massa bukan untuk berunjuk rasa.

“Kami hadir untuk mengawal dan mengamankan proses sidang paripurna. Ini bukan aksi unjuk rasa,” ujar Teguh di lokasi.

Editor : Suriya Mohamad Said