Jelang HPN 2026 dan Urgensi Revisi UU Pers

NAEK PANGARIBUAN WARTAWAN SENIOR

BEBERAPA hari menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026 mendatang, dunia pers nasional justru dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar adalah masihkah negara sungguh-sungguh menjaga kemerdekaan pers? Alih-alih euforia perayaan, yang mengemuka justru kegelisahan kolektif. Pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tertekan secara ekonomi, terancam secara hukum, dan tertinggal secara regulasi.

Kondisi ini tidak muncul tiba-tiba. Setidaknya ada lima persoalan besar yang kini membelit pers nasional. Pertama, krisis ekonomi media yang kian akut seiring merosotnya pendapatan iklan dan ketatnya persaingan dengan platform digital. Kedua, kemerdekaan pers yang terus tergerus oleh kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap wartawan. Ketiga, melemahnya profesionalisme akibat maraknya media tidak sehat. Keempat, disrupsi digital yang belum diantisipasi secara adil oleh negara. Dan kelima yang paling mendasar dimana regulasi pers yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan wartawan dan keberlanjutan industri media.

Dalam konteks inilah, revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi sebuah keniscayaan, bukan ancaman. Terlebih, pintu masuk revisi telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materiil Pasal 8 UU Pers terkait perlindungan wartawan. Putusan ini merupakan sinyal konstitusional bahwa UU Pers memang membutuhkan penyempurnaan agar relevan dengan tantangan zaman dan realitas kerja jurnalistik hari ini.

Setidaknya terdapat enam pasal krusial dalam UU Pers yang perlu direvisi.

Pertama, definisi pers yang ketinggalan zaman. Pasal 1 UU Pers masih mendefinisikan pers dalam kerangka media konvensional. Definisi ini tidak lagi memadai di era digital ketika arus informasi membanjiri ruang publik melalui media sosial, platform digital, hingga buzzer politik. Tidak adanya garis tegas antara pers profesional dan pembuat konten individual menyebabkan profesi wartawan terdegradasi, sementara karya jurnalistik kerap disamakan dengan unggahan media sosial. Revisi diperlukan untuk menegaskan bahwa pers profesional harus memenuhi kriteria jelas seperti berbadan hukum pers, memiliki struktur redaksi, tunduk pada kode etik jurnalistik. 

Kedua, hak jawab yang tak bertaring. Pasal 5 tentang hak jawab dan hak koreksi masih bersifat normatif tanpa sanksi tegas. Dalam praktik, banyak sengketa pers justru berujung pada laporan pidana sebelum hak jawab diberikan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat lex specialis UU Pers yang menempatkan mekanisme etik sebagai jalur utama penyelesaian sengketa jurnalistik. Revisi mutlak diperlukan agar hak jawab menjadi syarat wajib sebelum proses pidana atau perdata ditempuh.

Editor : Suriya Mohamad Said