Lebaran 2026: Mengapa Rakyat Kian Berat Menyambut Hari Raya? Sudah Makan Tabungan Kini Makan Utang

Bansos Bocor, THR Menyusut, Utang Menjadi Penyangga Semu

Dalam situasi seperti ini, bansos seharusnya menjadi bantalan utama. Namun masalah mendasar justru terletak pada ketepatan sasaran. Menteri Sosial menyebut sekitar 45 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. 

Bahkan ada estimasi nilai salah sasaran pada PKH dan sembako mencapai Rp14 triliun sampai Rp17 triliun. 

Pemerintah memang mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk memperbaiki masalah ini, dan Kemensos menegaskan bahwa basis DTSEN membagi rumah tangga ke dalam desil kesejahteraan agar bantuan lebih presisi. 

Tetapi selama kualitas data di lapangan masih tertinggal dari dinamika kemiskinan yang bergerak cepat, rakyat miskin tetap berisiko tercecer dari bantuan yang seharusnya melindungi mereka menjelang hari raya.

Di sisi lain, THR yang semestinya menjadi napas tambahan justru terasa menyusut di tangan pekerja. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa THR tetap menjadi objek PPh 21 dan perhitungannya mengikuti tarif efektif rata rata. 

Secara administratif, pemerintah menegaskan tidak ada pajak baru. 

Namun persepsi publik berbeda karena pada bulan THR dibayarkan, potongan yang tampak pada slip gaji terasa lebih besar. 

Dalam ekonomi rumah tangga, yang menentukan bukan sekadar bunyi aturan, melainkan berapa uang bersih yang benar benar bisa dibawa pulang untuk membeli kebutuhan Lebaran. 

Ketika kebutuhan melonjak justru pada saat uang tambahan terasa terpotong, maka beban psikologis dan ekonomi itu tetap nyata. 

Akumulasi tekanan ini menjelaskan satu gejala baru yang sangat mengkhawatirkan, yaitu pergeseran kelas menengah dari makan tabungan menjadi makan utang. 

Data OJK menunjukkan outstanding pinjaman daring pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun, naik 25,52 persen secara tahunan. Rasio gagal bayar 90 hari atau TWP90 naik menjadi 4,38 persen, mendekati ambang 5 persen. 

Bahkan perbankan juga menunjukkan kenaikan NPL gross menjadi 2,14 persen pada Januari 2026 dari 2,05 persen pada Desember 2025. Data ini menunjukkan bahwa bukan hanya kelompok bawah yang tertekan. 

Kelas menengah pun mulai menopang gaya hidup, kewajiban sosial, dan konsumsi hari raya dengan struktur keuangan yang makin rapuh.

Inilah sebabnya saya melihat Lebaran 2026 sebagai momen ketika ilusi kestabilan kelas menengah mulai retak. 

Mereka masih tampak belanja, masih tampak mudik, masih tampak berbagi. Namun di balik itu, makin banyak yang bertahan dengan paylater, pinjol, cicilan kartu kredit, atau tabungan yang tinggal sisa. 

Di permukaan semuanya terlihat normal. Di bawahnya, pondasinya mulai keropos.

Apa yang Harus Dilakukan Negara

Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan di awal tidak bisa berhenti pada tambahan diskon atau operasi pasar sesaat. 

Negara harus mengubah pendekatan dari penanganan musiman menjadi perlindungan daya beli yang lebih struktural. 

Pertama, intervensi harga pangan tidak boleh berhenti pada pasar murah simbolik, tetapi harus diperkuat pada distribusi, stok, dan pengawasan rantai pasok komoditas pemicu inflasi. 

Kedua, skema diskon transportasi mesti diperluas jangkauannya agar benar benar dirasakan kelompok pekerja yang tidak punya fleksibilitas waktu. 

Ketiga, pembenahan bansos harus dipercepat dengan pemutakhiran data yang agresif hingga level desa, sebab kesalahan data di masa mahal seperti ini sama bahayanya dengan salah kebijakan. 

Keempat, pemerintah perlu lebih peka terhadap beban kas rumah tangga, termasuk mengevaluasi komunikasi dan skema pemotongan THR agar tidak menambah tekanan di saat konsumsi musiman memuncak.

Lebih dari itu, pemerintah harus membaca bahwa persoalan utama menjelang Lebaran 2026 bukan sekadar inflasi, melainkan rasa aman ekonomi rakyat yang menurun. 

Bahkan di sektor energi, ketika Pertamina perlu menegaskan bahwa stok BBM dan LPG aman dan masyarakat diminta tidak panic buying, itu menunjukkan bahwa kecemasan publik sudah ikut menjadi variabel ekonomi. 

Ketika rasa cemas naik, perilaku belanja berubah, biaya sosial meningkat, dan kepercayaan terhadap kemampuan negara ikut menurun. 

Pada akhirnya, Lebaran 2026 memperlihatkan satu kenyataan pahit. 

Rakyat tidak sedang menghadapi satu pukulan besar, melainkan banyak tusukan kecil yang datang bersamaan. 

Itulah yang membuat hidup terasa lebih sesak. Bila negara terus menjawabnya dengan kebijakan yang sempit, tambal sulam, dan terlalu percaya pada angka formal, maka setiap Lebaran akan terus menjadi musim ketika rakyat diminta bersabar lebih keras daripada negara bekerja. 

Dan bila itu terjadi, yang hilang bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan bahwa hari raya bisa benar benar menjadi hari kemenangan bagi semua.

Editor : Suriya Mohamad Said