Lebaran 2026: Mengapa Rakyat Kian Berat Menyambut Hari Raya? Sudah Makan Tabungan Kini Makan Utang

ACHMAD NUR HIDAYAT 
EKONOM DAN PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

MENGAPA setiap menjelang Lebaran rakyat justru merasa hidup semakin mahal, padahal pemerintah berkali kali mengumumkan diskon, bansos, dan pasar murah? 

Pertanyaan ini bukan lagi keluhan musiman. Ia telah menjadi cermin dari satu masalah yang lebih dalam, yakni rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Lebaran seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin. 

Namun pada 2026, banyak keluarga justru memasukinya seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen, jauh di atas sasaran inflasi Bank Indonesia. 

Pada saat yang sama, kurs JISDOR pada 10 Maret 2026 menyentuh Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang menanjak, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis. 

Masalahnya bukan semata satu komoditas naik atau satu layanan mahal. Masalahnya adalah penumpukan tekanan yang datang bersamaan. Harga pangan naik, ongkos mudik tetap berat, THR terasa menyusut karena potongan pajak, bansos masih bocor, dan kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek. 

Ini seperti sebuah rumah yang atapnya bocor di banyak titik sekaligus. Ember masih bisa diletakkan di satu dua sudut, tetapi ketika air menetes dari semua sisi, yang terjadi bukan penanggulangan, melainkan kepanikan.

Diskon yang Terdengar Besar, tetapi Terasa Kecil

Pemerintah memang mengumumkan diskon transportasi menjelang mudik. Tiket pesawat ekonomi domestik diberi potongan sekitar 17 sampai 18 persen untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang. 

Di jalan tol, pemerintah juga menetapkan diskon 30 persen pada 29 ruas tol utama di Jawa dan Sumatera, tetapi hanya berlaku pada 15 sampai 16 Maret untuk arus mudik dan 26 sampai 27 Maret untuk arus balik. 

Ruasnya luas, dari Jakarta Cikampek, MBZ, Cipularang, Padaleunyi, sampai Bakauheni Terbanggi Besar, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, dan Sigli Banda Aceh Seksi 2 sampai 6.

Di atas kertas, kebijakan ini tampak progresif. Namun bagi rakyat, manfaatnya terasa terbatas. Diskon hadir, tetapi jendelanya sempit. Ia hanya menolong mereka yang memiliki fleksibilitas waktu, saldo cukup, informasi memadai, dan kesempatan membeli pada hari yang tepat. 

Buruh pabrik, pegawai toko, pekerja harian, pengemudi, dan jutaan orang yang terikat jadwal kerja tidak selalu bisa memilih tanggal keberangkatan sesuka hati. 

Akibatnya, diskon lebih sering menjadi kabar baik di podium daripada pengurang beban yang nyata di lapangan.

Oleh Karena itu, mudik 2026 terasa seperti tiket masuk ke nostalgia yang semakin mahal. Negara memang menurunkan sebagian ongkos, tetapi belum menyentuh total biaya perjalanan yang ditanggung keluarga. 

Ongkos tol mungkin turun pada hari tertentu, tetapi biaya makan di perjalanan, bensin, angkutan lanjutan, dan harga kebutuhan di kampung tetap naik. 

Diskon yang terlalu sempit akhirnya seperti payung kecil di tengah hujan lebat. Ia ada, tetapi tidak cukup melindungi.

Dapur Rumah Tangga Sedang Terjepit

Tekanan paling nyata justru terjadi di dapur. Fakta bahwa banyak pemerintah daerah harus menggelar gerakan pangan murah menjelang Lebaran 2026 adalah alarm yang sangat jelas. 

Bila mekanisme pasar normal sudah cukup ramah, seharusnya intervensi semacam ini tidak perlu digelar begitu masif. 

Di Batang, misalnya, pemerintah daerah kembali mengadakan Gerakan Pangan Murah pada 6 Maret 2026 untuk menekan inflasi menjelang Lebaran. 

Selisih harga yang ditawarkan cukup besar. Cabai dijual lebih murah Rp3.000 sampai Rp10.000 per kilogram dibanding pasar, sementara telur ayam dijual Rp25.000 per kilogram saat harga pasar mencapai Rp31.000. 

Itu baru satu daerah. Dalam bahan yang disampaikan, kita juga melihat tanda tanda tekanan harga di berbagai kota. 

Di Kendari, harga pangan naik jelang Lebaran dan ayam tembus Rp70 ribu per ekor. Di Semarang, cabai rawit disebut tembus Rp70 ribu, dan laporan lain menunjukkan harganya bahkan sempat mencapai Rp90 ribu per kilogram menjelang Ramadan. 

Bank Indonesia di Malang juga sampai mengingatkan pentingnya pemantauan stok cabai rawit menjelang Lebaran 2026. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa tekanan pangan bukan kasus lokal, melainkan gejala yang meluas. 

Ketika cabai, telur, ayam, dan bawang bergerak naik bersamaan, yang terpukul bukan hanya rumah tangga miskin. Warung makan, pedagang gorengan, penjual lauk, dan usaha kecil rumahan juga ikut terjepit. 

Mereka tidak bisa begitu saja menaikkan harga tanpa kehilangan pembeli. Akibatnya margin mereka tertekan. 

Di sinilah kita melihat beban ganda rakyat. Sebagai konsumen mereka harus membeli lebih mahal, sebagai pelaku ekonomi kecil mereka juga terpaksa menjual dalam ruang untung yang makin sempit.

Tekanan itu diperparah oleh pelemahan rupiah. Kurs yang mendekati Rp16.900 per dolar AS berarti biaya impor, logistik, bahan baku, pakan ternak, dan distribusi menghadapi tekanan tambahan. Efeknya memang tidak selalu meledak dalam satu hari, tetapi merembes ke banyak pengeluaran kecil. 

Persis seperti rayap, kerusakannya tidak selalu langsung tampak, tetapi tiba tiba daya beli rumah tangga sudah rapuh dari dalam. 

Editor : Suriya Mohamad Said