Usulan Pemakzulan Gibran, Doli Golkar: Respons Sejumlah Legislator Positif

Meski demikian, Doli menegaskan pembicaraan mengenai penggunaan HMP masih berada pada tahap komunikasi awal. Dia belum bisa memastikan apakah persyaratan pengajuan hak tersebut telah terpenuhi.

"Itu kan baru komunikasi verbal, ya. Nah, nanti ada berapa memenuhi syarat atau tidak, semuanya kan kita lihat ada dokumennya. Saya kira dengan dokumen itu kita bisa mengatakan nanti bahwa ini sudah terpenuhi atau tidak," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Militan Gibran 08, Yogi Saputro, meminta masyarakat tidak mencampuradukkan putusan kasasi MA terkait dokumen pendidikan Gibran dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Yogi menegaskan, putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), merupakan persoalan administrasi negara.

Menurutnya, pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dokumen bisa ditarik, bahkan bisa dimusnahkan. Suara 96 juta rakyat tidak bisa ditarik dan tidak bisa dimusnahkan. Itu sebabnya konstitusi membuat pintu pemberhentian begitu berat, supaya jabatan tidak berpindah karena dokumen, melainkan karena kehendak rakyat yang disalurkan lewat prosedur," kata Yogi di Jakarta, dikutip Senin (2/11/2026).

Dia menyatakan tidak bermaksud membatasi ruang diskusi publik mengenai wacana pemakzulan Gibran. Namun, Yogi mengingatkan bahwa putusan peradilan tata usaha negara dan proses pemberhentian pejabat negara merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

"Saya tidak sedang meminta siapa pun berhenti berdiskusi. Wacana itu sah, dan konstitusi kita sendiri yang menyediakan pintunya melalui Pasal 7A dan 7B. Yang saya minta hanya satu, jangan mencampuradukkan putusan tata usaha negara dengan proses konstitusional. Keduanya berbeda forum, berbeda ukuran pembuktian, dan berbeda akibat hukum," ujarnya.

Editor: Suriya Mohamad Said