Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng, Masalah Langsung Beres?

SUKABUMI, iNews.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB bakal berdampak negatif. Salah satunya produksi sawit akan turun hingga jadi beban petani.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap," kata Presiden Jokowi kami kutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

Baca Juga

Mantan Mendag Lutfi Diperiksa 12 Jam, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen

"Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri sehingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," tegas Presiden Jokowi.

Akibat larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya berdampak mengurangi penerimaan negara. "Saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," kata Jokowi.

Untuk itu, begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kata Jokowi, larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan dicabut.

Baca Juga

Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional Masih Mahal 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, larangan ekspor semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO), dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil akan berdampak negatif. "Ini merambah ke mana-mana (dampak negatif)," kata Faisal saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (28/4/2022).

Dia menyebut, sangat disayangkan industri-industri lain harus kena imbas dari larangan tersebut.

"Walaupun mereka misalnya sudah menaati aturan, tapi mereka juga tetap kena sanksi. Jadi ini sanksinya mengena kepada semua, padahal minyak goreng hanya sebagian daripada turunan CPO atau hanya sekitar 40% yang masuk industri RBD Palm Olein," ucapnya.

Baca Juga

MAKI: Bongkar Mafia Minyak Goreng

Lebih lanjut, Ekonom CORE ini juga khawatir kebijakan tersebut malah menambah masalah saja. Sebab, alih-alih dapat mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang pada ujungnya nanti justru menciptakan masalah baru.

"Belum lagi permasalahan dengan eksternal, dengan negara mitra dagang kita yang bergantung pada ekspor CPO dan turunan dari negara kita," katanya.
 

Editor : Eka L. Prasetya