JAKARTA, iNewsSukabumi.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun kebijakan berbasis hukum yang berkualitas. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Workshop Legal Drafting Penyusunan Dokumen Hukum di Lingkungan BSKDN, yang digelar di Command Centre BSKDN, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan setiap kebijakan strategis harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan pada akhirnya bermuara pada dokumen hukum sebagai instrumen resmi yang menjamin legalitas, keberlakuan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kemampuan dalam legal drafting tidak sekadar menulis norma ke dalam naskah hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap asas hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan,” ujar Yusharto.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum penting bagi seluruh pihak, bukan hanya bagi pejabat yang secara formal berwenang menandatangani, tetapi juga bagi seluruh unsur yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
