Selain itu, Yusharto menekankan pentingnya sinergi antarunit di lingkungan BSKDN agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya tepat secara substansi, tetapi juga sesuai dengan kaidah formal dan prosedural.
“Pemahaman yang baik dari seluruh unit kerja BSKDN akan mempercepat proses, mengurangi koreksi berulang, serta meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan,” jelasnya.
Sementara itu, Konsultan dan Praktisi Hukum Michael Remizaldy Jacobus menegaskan kualitas dokumen hukum menentukan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap kebijakan lembaga pemerintah.
“Penyusunan dokumen hukum bukan sekadar formalitas administratif. Ini menyangkut keabsahan kebijakan agar tidak cacat secara kewenangan, prosedur, maupun substansi,” katanya.
Michael menjelaskan, penyusunan dokumen hukum harus berpijak pada tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memastikan tujuan hukum berpihak pada keadilan, landasan sosiologis menjawab kebutuhan masyarakat, sedangkan landasan yuridis memberikan dasar kewenangan yang sah bagi pejabat pembentuk peraturan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
