Persoalannya, bagaimana jika keterlambatan itu bukan lahir dari niat menghindar, melainkan dari hambatan teknis atau ketidakmampuan menembus sistem baru?
Di titik ini, negara harus berhati hati. Hukum yang terlalu kaku di tengah transisi teknis dapat merusak rasa keadilan.
Dampak ketiga adalah erosi kepercayaan. Reformasi digital perpajakan mestinya membangun kesan bahwa negara makin profesional dan ramah layanan.
Tetapi bila pengalaman publik justru dipenuhi keluhan, maka modernisasi akan dipersepsikan sebagai beban baru.
Kepercayaan yang turun ini jauh lebih mahal daripada sekadar statistik Maret. Ia bisa menular ke sikap masyarakat terhadap agenda reformasi pajak berikutnya.
Mengapa Realisasi Lapor SPT Melambat?
Pertanyaan berikutnya adalah apa yang sesungguhnya menyebabkan realisasi pelaporan lambat.
Apakah sistem yang bermasalah, masyarakat belum paham, atau kebiasaan wajib pajak yang selalu menunggu detik terakhir?
Jawabannya bukan salah satu, melainkan kombinasi ketiganya.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
