DPR Ingatkan Potensi Gaduh dan Penyimpangan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

JAKARTA, iNews.id — Kalangan DPR meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng curah.

Baca Juga

Biaya Haji 2023 Diumumkan Hari Ini, DPR Upayakan Diangka Rp50 Juta  

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus. Menurutnya, cara tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan. 

Deddy mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus menjelaskan dan menyosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli minyak goreng curah. Jika tidak, maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan orang yang kecewa karena tidak boleh mendapatkan minyak goreng.

"Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat. Hal ini bisa berujung pada kegaduhan di lapangan," kata Deddy dikutip dari keterangan tertulisnya, hari ini.

Baca Juga

DPR Sahkan UU PDP Hari Ini, Puan: Tidak Ada Lagi Tangisan Rakyat akibat Pinjol Ilegal

Di sisi lain, kata politikus PDIP ini, penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, 10 kg per KTP per hari. 

Editor : Eka L. Prasetya