Soal Penyelewengan Dana ACT, PFI Segera Bentuk Majelis Etik Filantropi 

Rizal mengakui perkembangan filantropi yang pesat ini juga diikutin munculnya beragam masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun pendayagunaan bantuan sosial tersebut. 

Baca Juga

Bareskrim: Uang Rp10 Miliar dari ACT ke Koperasi Syariah 212 untuk Bayar Utang

"Sebagian masalah berkaitan bisa juga terkait hukum atau kebijakan, dan sebagian lainnya juga berkaitan dengan tata kelola dan etika," kata Rizal. 

Menurut Rizal, berbagai persoalan tersebut jika tidak direspons dan diatasi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan filantropi di Indonesia. Dia menjelaskan, tahun lalu pihaknya telah mengesahkan Kode Etik Filantropi Indonesia dengan 3 tujuan. 

Pertama, supaya meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi filantropi, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas, maupun lembaga-filantropi. 

Baca Juga

Muhammadiyah Dukung Polri Tuntaskan Kasus Penyelewengan Dana ACT

Kedua, supaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan kemudian kelompok. 

"Ketiga, dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyalahgunaan dengan filantropi sebagai konsekuensi dan perkembangan di Indonesia nanti," katanya.

Editor: Eka L. Prasetya