Surya Darmadi Rugikan Negara Rp104 Triliun, Terbesar dalam Sejarah

JAKARTA, iNewsSukabumi.id —Kerugian sebesar Rp104,1 triliun dalam kasus korupsi lahan sawit tersangka Surya Darmadi melalui PT Duta Palma Group menjadi rekor terbesar dalam sejarah. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.  

Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari menyampaikan rincian angka Rp104.1 triliun.  

Baca Juga

Hari Ini Kejagung Periksa Tersangka Surya Darmadi

Diawali dengan objek perusahaan milik PT Duta Palma Group yang memiliki lima perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Perusahaan tersebut mengelola kegiatan usaha di atas lahan kelapa sawit dengan luasan 37.095 hektare. 

"Adanya fakta-fakta yang menurut pendapat kami juga berkaitan atau menimbulkan dampak bagi kerugian keuangan negara atau perekonomian keuangan negara," kata Sari dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022).  

Dalam proses aktivitas, lima perusahaan tersebut terjadi alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan dan penyimpangan lainnya, termasuk upaya suap kepada pihak tertentu demi memperoleh izin alih kawasan hutan. 

Baca Juga

32 Aset Surya Darmadi Disita: Mulai dari Kebun Sawit, Kapal Tongkang hingga Hotel 

Peristiwa tersebut dianggap BPKP secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Dia menegaskan bahwa di dalam usaha yang melibatkan kekayaan negara, di situ juga terdapat hak negara.  

"Dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan antara lain dalam bentuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Agustina. 

Kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara totalnya Rp4,9 triliun dengan rincian jumlah kerugian negara ada USD7,8 juta yang kalau rupiahkan sekitar Rp1,14 miliar.  

Baca Juga

Surya Darmadi Serahkan Diri, Kejagung Koordinasi dengan KPK 

"Untuk yang lainnya pada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta memang mengalami kerusakan hutan itu sehingga ada biaya pemulihan kerugian kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah Rp4,9 triliun," ujarnya. 

Sementara untuk perhitungan kerugian perekonomian negara, BPKP bekerja sama dengan ahli lingkungan hidup yang ditunjuk penyidik dan ahli ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan memiliki kompetensi menghitung kerugian. Hasil perhitungan itu, kerugian perekonomian negara mencapai Rp99,34 triliun. 

"Jika seluruh angka dari kami para ahli yang sudah berkolaborasi, seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara dan perekonomian negara, terhitung sebesar Rp99,34 triliun kerugian perekonomian negara," katanya.

Editor : Eka L. Prasetya