get app
inews
Aa Read Next : Imbas Tragedi Bus Rombongan SMK Lingga Kencana, Sekolah di Sukabumi Diimbau Study Tour Dalam Kota

Banyak Kecurangan Pj Gubernur Bey Akan Laporkan Evaluasi PPDB Jabar 2024 ke Mendikbudristek

Rabu, 24 Juli 2024 | 19:18 WIB
header img
PPDB Jawa Barat 2024 dinilai banyak kecurangan sehingga Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin akan melaporkan hal ini ke Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto iNews/Agung BS

BANDUNG, iNewsSukabumi.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 dinilai banyak kecurangan sehingga Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin akan melaporkan perkembangan dan evaluasi secara lisan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan Bey Machmudin seusai Rapat Pimpinan yang membahas sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses PPDB 2024 di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).

"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," kata Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Salah satu hal yang akan disampaikan, kata Bey, adalah terkait penambahan data peserta PPDB 2024 yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277.

"Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal," ungkapnya.

Selain itu, hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA. Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois. 

Dia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada Januari yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.

"Apapun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," imbuhnya.

Selain itu, Bey juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun.

"Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dimas Pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, Bey mengaku belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. 

"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," katanya.

Bey menegaskan bahwa Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Editor : Suriya Mohamad Said

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut