Massa Aksi Desak Inspektorat Sukabumi Serahkan LHP 85 Desa ke Aparat Hukum

SUKABUMI, iNewsSukabumi.id-Puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Pasundan Indonesia (LPI), melakukan aksi demonstrasi mendesak agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi segera diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). 

"Kami mendesak agar LHP dari Inspektorat diserahkan ke APH. Dalam audiensi tadi, ada kesepakatan bahwa besok pukul 10.00 pagi LHP akan diserahkan ke kepolisian," kata Ketua LPI Rohmat Hidayat, Kamis (25/7/2024).

Baca Juga

BREAKING NEWS, Lagi Belajar Tiba-Tiba Ruang Kelas SDN 3 Cikidang Ambruk, Ada Korban Jiwa? 

Menurut Rohmat, respons Inspektorat sangat positif. Pihak Inspektorat bahkan berterima kasih atas dorongan dari LPI, sehingga persoalan yang sudah berlangsung selama satu tahun ini bisa segera diselesaikan. 

"Masalah ini sudah satu tahun mengambang, dan semua masyarakat tahu permasalahan yang terjadi. Kami mendesak agar Inspektorat bertindak tegas dan mampu menjadi pengawas keuangan yang efektif," ujarnya.

Selama delapan bulan terakhir, sebanyak 85 desa di Kabupaten Sukabumi terlibat dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Rohmat menegaskan bahwa TGR bukan berarti menghapus dugaan tindakan melawan hukum yang telah terjadi sesuai UUD 31.

Baca Juga

Resah, Warga Gerebek Warung Kelontong yang Menjual Obat-obatan Terlarang di Plengseran Gunung Guruh

"Inspektorat menyepakati seluruh tuntutan kami. Pertama, meminta LHP diserahkan ke APH terkait 85 bantuan hukum. Kedua, meminta audit terhadap 382 desa dari 2022 hingga 2024. Ketiga, transparansi penanganan masalah di desa," jelas Rohmat.

Rohmat juga menekankan pentingnya penanganan yang transparan untuk mencegah TGR menjadi kebiasaan buruk di kalangan perangkat desa. "Jangan sampai TGR menghilangkan pidana atau delik melawan hukum yang sudah terjadi," tambahnya.

Rohmat mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika Inspektorat tidak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai. 

Baca Juga

Bupati Sukabumi Tak Rekomendasikan Koperasi Dadakan Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis

"Jika besok Inspektorat tidak menindaklanjuti, kami akan duduki kantor Inspektorat dan melakukan aksi kembali," tegasnya.

Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Sukabumi memanggil puluhan kepala desa terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan untuk membayar jasa salah satu firma hukum (lawfirm). 

Inspektur Komarudin menyebut, sebanyak 85 kepala desa dan bendahara desa telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan ini.

Baca Juga

Film Kolosal Kerajaan Terbaik, Coba Nonton deh Dijamin gak Nyesel!

"Dua hari ini kami memanggil kepala desa dan bendahara untuk memberikan keterangan terkait dugaan yang ramai di media sosial," kata Komarudin, Selasa (1/8/2023).
 

Editor : Suriya Mohamad Said