get app
inews
Aa Text
Read Next : Gara-gara Utang Rp1,3 Juta, Rentenir Robohkan Rumah Warga di Garut 

Koperasi Desa Merah Putih, Kredit Murah dan Ujian Kesiapan Desa

Senin, 06 April 2026 | 11:49 WIB
header img
Kopdes Merah Putih dinilai belum tentu efektif lawan rentenir meski bunga rendah. Kesiapan lembaga, tata kelola, dan risiko kredit jadi kunci utama. Foto Achmad Nur Hidayat/ist

Bahaya Kredit Macet yang Sering Diremehkan

Risiko utama dari bunga rendah adalah munculnya ilusi bahwa kredit menjadi aman hanya karena cicilannya lebih ringan. Padahal kredit macet jarang lahir semata karena bunga tinggi. Kredit macet lebih sering tumbuh dari seleksi debitur yang lemah, penggunaan dana yang tidak produktif, pengawasan yang longgar, dan moral hazard di tingkat pengelola.

Jika ini terjadi, dampaknya tidak kecil. Koperasi kehilangan likuiditas, kepercayaan anggota turun, dan semangat warga terhadap koperasi bisa runtuh. Lebih jauh lagi, bila program ini ikut bersandar pada dukungan fiskal desa atau daerah, maka kredit macet bukan hanya menjadi urusan koperasi, tetapi juga bisa merembet ke keuangan publik. Di titik itu, program yang diniatkan membantu rakyat justru dapat mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan desa yang lain.

Bisakah Mengalahkan Rentenir dan Pinjol Ilegal

Jawabannya bisa, tetapi tidak cukup hanya dengan bunga murah. Masyarakat desa tidak memilih sumber pembiayaan hanya karena suku bunga. Mereka memilih yang cepat, mudah, dekat, dan pasti. Itulah sebabnya rentenir dan pinjol ilegal tetap hidup, bukan karena mereka lebih adil, tetapi karena mereka lebih sederhana dan lebih segera hadir saat warga membutuhkan.

Kalau Kopdes ingin benar benar menjadi alternatif, maka ia harus menang dalam kepercayaan dan pelayanan. Prosesnya harus cepat, syaratnya masuk akal, pengurusnya responsif, dan pencairannya dapat diprediksi. Kalau koperasi justru lambat, birokratis, dan membingungkan, masyarakat akan tetap kembali ke jalur informal walau bunganya mencekik.

Ketika Dokumentasi Mendahului Arah Program

Isu yang ramai di media sosial, bahwa yang dikejar justru dokumentasi, foto kegiatan, dan setoran portofolio sementara roadmap program belum jelas, patut dibaca sebagai alarm. Kritik seperti itu masuk akal dalam program yang dikebut secara besar besaran. Ada risiko pemerintah terlalu fokus pada output administratif, sementara kesiapan substantif di lapangan belum seragam.

Ini seperti membangun rumah yang tampak rapi di bagian depan, tetapi bagian pondasi dan instalasinya belum benar benar selesai. Dari luar tampak siap huni, tetapi dari dalam belum tentu aman. Program koperasi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pembentukan atau kelengkapan dokumentasi. Ukurannya harus bergeser ke kualitas usaha, kemampuan pengurus, tingkat pengembalian pinjaman, dan manfaat nyata bagi warga.

Menata Ulang Prioritas

Karena itu, pemerintah perlu menata ulang prioritas. Pembentukan koperasi harus dipisahkan dari operasionalisasi pembiayaan. Tidak semua koperasi yang sudah berdiri harus langsung didorong menyalurkan kredit murah. Harus ada tahapan jelas: legalisasi, pelatihan, penguatan tata kelola, uji model bisnis, baru akses pembiayaan.

Kopdes Merah Putih pada dasarnya bisa menjadi terobosan penting. Namun kredit murah hanya akan menjadi kekuatan bila berdiri di atas kelembagaan yang matang. Kalau fondasinya lemah, bunga 6 persen tidak akan menjadi solusi, melainkan pintu masuk bagi masalah yang lebih besar. Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan desa bukan sekadar uang murah, melainkan lembaga yang sehat, jujur, dan dipercaya rakyat.

Editor : Suriya Mohamad Said

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut