BANTUAN sosial seharusnya menjadi wajah negara yang paling manusiawi. Ia hadir di saat warga negara berada dalam kondisi rentan, kehilangan pekerjaan, menghadapi kemiskinan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendasar.
Namun, masalah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat terkait sistem desil dalam penentuan penerima bantuan sosial, menunjukkan satu persoalan serius, bagaimana jika negara salah membaca kehidupan warganya?
Negara memang membutuhkan klasifikasi agar masyarakat legible atau mudah dibaca, tetapi ketika penyederhanaan administratif dianggap identik dengan realitas social, kata James C. Scott, maka selanjutnya justru akan bermunculan masalah baru.
Hal itu menjadi penting saat muncul keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sulit, tetapi tidak masuk kategori penerima bantuan hanya karena indikator tertentu dalam data menunjukkan bahwa mereka relatif mampu.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penggunaan kondisi fisik rumah sebagai bagian dari indikator kesejahteraan. Di sinilah muncul sebuah pertanyaan, apakah rumah yang terlihat bagus dari luar selalu berarti pemiliknya mampu secara ekonomi?
Alat Ukur Kesejahteraan
Sebuah rumah permanen dapat dibangun bertahun-tahun lalu ketika kondisi ekonomi keluarga masih baik. Rumah itu bisa jadi merupakan warisan orang tua. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang memiliki rumah layak secara fisik tetapi hidup tanpa pekerjaan tetap, memiliki utang, menanggung anggota keluarga yang banyak, atau kehilangan sumber penghasilan.
Sebaliknya, seseorang dapat tinggal di rumah sederhana tetapi memiliki aset, pendapatan, dan kemampuan ekonomi yang cukup besar.
Karenanya, kemiskinan tidak dapat dibaca hanya dari indikator visual seperti dinding rumah, lantai keramik, kendaraan yang dimiliki, ataupun indikator visual lainnya. Kemiskinan adalah realitas yang jauh lebih kompleks. Ia sangat berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, utang, jumlah tanggungan keluarga, akses terhadap pekerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga kerentanan menghadapi guncangan ekonomi.
Memastikan Keadilan
Penggunaan sistem desil memang dimaksudkan untuk membuat bantuan sosial lebih terarah. Pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, secara prinsip, dapat membantu negara memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan. Namun, sistem yang secara statistik terlihat rasional belum tentu selalu menghasilkan keadilan bagi setiap individu.
Disinilah letak masalah klasik administrasi publik, dimana data dapat terlihat benar, tetapi keputusan yang dihasilkan belum tentu adil.
Negara tidak boleh terjebak pada apa yang disebut sebagai administrative reductionism, yaitu kecenderungan menyederhanakan kehidupan manusia menjadi angka, kategori, dan variabel.
Saat seorang warga hanya dilihat sebagai “Desil 5”, “Desil 6”, atau kategori tertentu dalam sebuah sistem, negara berpotensi kehilangan kemampuan untuk melihat manusia sebagai manusia dengan persoalan yang konkret.
Ruang Maladministrasi
Lebih jauh lagi, persoalan tersebut dapat membuka ruang bagi dugaan atau potensi maladministrasi.
Pertama , terdapat potensi penyimpangan prosedur apabila mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data tidak berjalan secara efektif.
Data sosial-ekonomi memiliki sifat yang dinamis. Seseorang yang tahun lalu memiliki pekerjaan tetap bisa saja hari ini kehilangan pekerjaan. Sebuah keluarga yang sebelumnya mampu, saat ini jatuh miskin akibat PHK, bencana, sakit, atau kegagalan usaha.
Jika perubahan tersebut tidak segera tercermin dalam basis data, maka negara berpotensi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah tidak relevan.
Kedua , terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum apabila pemerintah tidak menyediakan mekanisme keberatan dan koreksi yang mudah, cepat, dan efektif bagi masyarakat.
Salah seorang warga, misalnya, mengetahui dirinya salah diklasifikasikan sebagai kelompok yang mampu, ia harus memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dan memperbaiki data tersebut.
Jangan sampai masyarakat hanya diberikan aplikasi untuk melihat statusnya, tetapi tidak diberikan mekanisme yang betul-betul mampu mengubah kesalahan administrasi.
Ketiga , potensi tidak memberikan pelayanan secara patut apabila petugas atau instansi hanya menjawab keluhan masyarakat dengan kalimat, “Itu sudah sistem.” Kalimat itu sangat berbahaya dalam sebuah negara hukum. Sistem adalah alat, bukan alasan untuk menutup tanggung jawab.
Tidak ada sistem yang boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keadilan. Apabila data dalam sistem tidak sesuai dengan realitas, maka tugas administrasi pemerintahan bukan membela sistem, melainkan memperbaiki sistem tersebut.
Keempat , potensi ketidakcermatan dalam pengambilan keputusan. Ketidakcermatan dapat dipastikan terjadi ketika data yang digunakan tidak cukup mutakhir, indikator tidak mencerminkan kondisi aktual, atau informasi penting mengenai kondisi keluarga tidak masuk dalam proses penilaian. Akibatnya, warga miskin dapat tersingkir dari daftar penerima, sementara warga yang sebenarnya sudah mampu tetap memperoleh bantuan.
Bagi keluarga miskin, satu kesalahan data dapat berarti hilangnya akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi administratif dapat berubah menjadi ketidakadilan sosial.
Dengan demikian, persoalan desil bansos harus menjadi momentum untuk mengubah cara negara memandang kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendataan tidak hanya mengandalkan indikator yang mudah diukur, tetapi juga mampu menangkap kerentanan ekonomi yang sesungguhnya. Semoga!
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
