JAKARTA, iNewsSukabumi.id - Ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga keakuratan data penerima. Karena itu, pemerintah memperkuat pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik sebagai fondasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech). Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif.
Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. NIK menjadi identitas tunggal untuk mengakses layanan pemerintah, sedangkan verifikasi biometrik memastikan identitas yang digunakan benar-benar sesuai dengan orang yang bersangkutan.
"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujar Tito.
Dalam pelaksanaannya, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber informasi, termasuk kondisi sosial ekonomi dan kepemilikan aset. Hasil pencocokan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membantu pemerintah menilai kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan tunai, nontunai, maupun keduanya.
Dengan demikian, verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dalam memastikan keakuratan data penerima. Meski demikian, penetapan penerima bantuan tetap harus mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku.
Tito menegaskan, percepatan registrasi Perlinsos Digital membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pasalnya, tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Untuk itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan guna mendampingi masyarakat dalam proses registrasi hingga verifikasi identitas.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat (6/11/2026), sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar. Sementara itu, jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502.000 agen berstatus aktif.
Dua provinsi mencatat capaian registrasi tertinggi, yakni Aceh sebesar 51,25 persen dan Bali 50,73 persen.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil diminta terlibat langsung dalam tim tersebut, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan dapat mempercepat registrasi sekaligus memperkuat pemutakhiran dan pencocokan data di daerah.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," kata Tito.
Selain mendukung ketepatan penyaluran bansos, sistem digital tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Data yang terintegrasi juga dapat dimanfaatkan untuk merancang program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Bagi Ditjen Dukcapil, penguatan integrasi data kependudukan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin akurat, inklusif, dan saling terhubung.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
