JAKARTA, iNewsSukabumi.id —Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada November 2024 agar dimajukan. Pertimbangan ini karena dikhawatirkan tahapan Pemilu serentak akan berbenturan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, tahapan Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 memerlukan tahapan lanjutan yang disesuaikan dengan Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu, Hasyim menilai teknis pelaksanaan pilkada serentak baru mengatur keserantakan pencoblosan, bukan pada keserentakan pelantikan calon kepala daerah terpilih.
"Kami pada saat audiensi dengan presiden berbincang soal ini. Kira-kira kemungkinannya yang paling raisonal atau memungkinkan, the most possible, kita akan ajukan supaya coblosannya September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi Badan Riset Nasional (BRIN) dikutip, Jumat (26/8/2022).
Hasyim menambahkan, keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih tersebut, dikhawatirkan berbenturan dengan aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
"Padahal dalam Undang-Undang Pilkada, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir. Ini kayanya susah dipenuhi," kata dia.
"Oleh karena itu, dalam persepsi publik atau politik, Pilkada 2024 harusnya sampai pelantikannya. Kalau pencoblosan November 2024, untuk mencapai keserentakan pelantikan di Desember 2024 kok agak susah. Karena mungkin orang menggugat ke MK (Mahkamah konstitusi), MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekap ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat," ucap Hasyim.
Diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menggelar Bincang Pembangunan Seri VI bertempat di Auditorium Lantai 2 Kawasan BRIN Gatot Subroto pada, Kamis (25/8/2022).
Acara yang mengusung tema “Menyongsong Pemilu 2024: Persiapan, antisipasi,& Proyeksi" ini turut dihadiri Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko; Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Mego Pinandhito; dan mengundang narasumber yaitu Hasyim Asy’ari (Ketua KPU RI), Hasto Kriyanto (Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan), Mardani Ali Sera (DPP PKS) dan Djayadi Hanan (Pengamat politik). Acara tersebut dimoderatori Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim.
Editor : Eka L. Prasetya
Artikel Terkait
