Ruang Maladministrasi
Lebih jauh lagi, persoalan tersebut dapat membuka ruang bagi dugaan atau potensi maladministrasi.
Pertama , terdapat potensi penyimpangan prosedur apabila mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data tidak berjalan secara efektif.
Data sosial-ekonomi memiliki sifat yang dinamis. Seseorang yang tahun lalu memiliki pekerjaan tetap bisa saja hari ini kehilangan pekerjaan. Sebuah keluarga yang sebelumnya mampu, saat ini jatuh miskin akibat PHK, bencana, sakit, atau kegagalan usaha.
Jika perubahan tersebut tidak segera tercermin dalam basis data, maka negara berpotensi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah tidak relevan.
Kedua , terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum apabila pemerintah tidak menyediakan mekanisme keberatan dan koreksi yang mudah, cepat, dan efektif bagi masyarakat.
Salah seorang warga, misalnya, mengetahui dirinya salah diklasifikasikan sebagai kelompok yang mampu, ia harus memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dan memperbaiki data tersebut.
Jangan sampai masyarakat hanya diberikan aplikasi untuk melihat statusnya, tetapi tidak diberikan mekanisme yang betul-betul mampu mengubah kesalahan administrasi.
Ketiga , potensi tidak memberikan pelayanan secara patut apabila petugas atau instansi hanya menjawab keluhan masyarakat dengan kalimat, “Itu sudah sistem.” Kalimat itu sangat berbahaya dalam sebuah negara hukum. Sistem adalah alat, bukan alasan untuk menutup tanggung jawab.
Tidak ada sistem yang boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keadilan. Apabila data dalam sistem tidak sesuai dengan realitas, maka tugas administrasi pemerintahan bukan membela sistem, melainkan memperbaiki sistem tersebut.
Keempat , potensi ketidakcermatan dalam pengambilan keputusan. Ketidakcermatan dapat dipastikan terjadi ketika data yang digunakan tidak cukup mutakhir, indikator tidak mencerminkan kondisi aktual, atau informasi penting mengenai kondisi keluarga tidak masuk dalam proses penilaian. Akibatnya, warga miskin dapat tersingkir dari daftar penerima, sementara warga yang sebenarnya sudah mampu tetap memperoleh bantuan.
Bagi keluarga miskin, satu kesalahan data dapat berarti hilangnya akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi administratif dapat berubah menjadi ketidakadilan sosial.
Dengan demikian, persoalan desil bansos harus menjadi momentum untuk mengubah cara negara memandang kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendataan tidak hanya mengandalkan indikator yang mudah diukur, tetapi juga mampu menangkap kerentanan ekonomi yang sesungguhnya. Semoga!
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
