Dengan demikian, verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dalam memastikan keakuratan data penerima. Meski demikian, penetapan penerima bantuan tetap harus mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku.
Tito menegaskan, percepatan registrasi Perlinsos Digital membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pasalnya, tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Untuk itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan guna mendampingi masyarakat dalam proses registrasi hingga verifikasi identitas.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat (6/11/2026), sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar. Sementara itu, jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502.000 agen berstatus aktif.
Dua provinsi mencatat capaian registrasi tertinggi, yakni Aceh sebesar 51,25 persen dan Bali 50,73 persen.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil diminta terlibat langsung dalam tim tersebut, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan dapat mempercepat registrasi sekaligus memperkuat pemutakhiran dan pencocokan data di daerah.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," kata Tito.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
