Sekjen KPPMSI: Penyesuaian Harga BBM Keberpihakan Negara Alihkan Subsidi buat Rakyat Kecil

SUKABUMI, iNewsSukabumi.id —Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi sejak pukul 14.30 wib pada hari ini, Sabtu (3/9/2022). Langkah kebijakann tersebut dinilai tepat oleh Komite Pemuda Pelajar Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Menurutnya, momen ini merupakan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil.

Baca Juga

Polres Sukabumi Sita 14,4 Ton Solar Berikut Truk Modifikasi BBM

Sekjen KPPSMI Aab Abdul Malik mengatakan, langkah penyesuaian harga BBM merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah menyelamatkan APBN dengan mengalihkan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh orang kaya dialihkan untuk masyarakat ekonomi lemah. 

"Salah satunya subsidi dialihkan untuk kebutuhan yang sangat penting untuk subsidi bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 mencapai Rp502,4 triliun. Angka ini mengalami tiga kali pembengkakkan akibat harga minyak dunia terus naik," kata Aab kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (3/8/2022).

Lebih lanjut Aab mengatakan, subsidi BBM yang sejatinya diperuntukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, membengkak hingga ratusan triliun, karena bisa dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini sangatlah tidak adil, dan akan lebih efektif jika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dengan mengalihkannya untuk sektor lain yang lebih produktif.

Baca Juga

Tahun Depan BBM Oktan 88 Dihapus, Ini Alasan Kementerian ESDM

"Saatnya seluruh masyarakat kecil untuk bersatu bersama-sama mengawal kebijakan penyesuaian harga BBM, subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang kaya saatnya dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kecil," ujar Aab. 

Aab menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM adalah cara bijak saat ini yang diambil oleh pemerintah Jokowi dengan disertai bantuan sosial dalam bentuk BLT dan program lainnya yang pro rakyat kecil

"Pemerintah melalui kementerian lembaga terkait, semestinya pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan BBM. Kita yakin sebagian besar masyarakat belum mengerti. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait perlu membangun forum dialog dan kajian ilmiah dengan melibatkan mahasiswa, pakar dan elemen masyarakat lainnya," ujar Aab.

Editor : Eka L. Prasetya