Pemerintah Tegaskan Keberpihakan ke UMKM Lewat PP 20/2026, Ini Keuntungannya

Baca Juga

Kabar Baik Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi bisa Mempromosikan Produk di Gedung Rp19 M Ini

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawati, menjelaskan bahwa PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Baca Juga

Polisi Buru Importir Pakaian Bekas Ilegal 

Inge menambahkan, pengenaan pajak terhadap badan usaha didasarkan pada laba yang diperoleh sehingga lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan mekanisme tersebut, badan usaha yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen bagi badan usaha dengan omzet tertentu.

Editor : Suriya Mohamad Said